BERKUNJUNG KE KULONPROGO JATENG

 

Kulon Progo - Dinas Koperasi UKM Kab.Probolinggo bersama pelaku usaha koperasi melakukan kunjungan lapangan (study banding) ke Koperasi Kulonprogo sejumlah 15 orang diterima langsung oleh Kepala Bidang Permodalan mewakili Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Dalam kunjungannya ke Kulon Progo mengunjungi langsung Dinas Koperasi dan UMKM serta Tomira yang ada Bendungan dan Proliman, Wates yang dikelola oleh Koperasi. Bapak Cahyono Suryanto, S. Sos dalam sambutannya menyampaikan tentang inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Kulon Progo yaitu Take Over Alfamart oleh Koperasi yang sampai saat ini telah dilaksanakan oleh 7 Koperasi, selain itu juga dijelaskan tentang latar belakang, proses dan rencana ke depan take over alfamart oleh Koperasi. Setelah ke Tomira kunjungan dilanjutkan ke Galeri Batik Bendungan, Wates, disini anggota koperasi "Hidup" melihat produk-produk batik khas Kulon Progo khususnya Batik "Gebleg Renteng" yang merupakan hasil dari para perajin batik yang tergabung dalam Koperasi batik Citra Mandiri, Lendah. Sementara Sekretaris Dinas Koperasi UKM Radi,SH,MHum menyampaikan ucapan teima kasih kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kulon Progo dan Paguyuban Pengelola tomira yang telah memberikan informasi yagn banyak terkait pengembangan took modern di Kulon progo, dan beliau berharap informasi yagn telah didapatkan dapat ditransfer untuk direalisasikan di Kabupaten Probolinggo (AP)

PEMKAB RAIH WTP KETIGA KALINYA

PEMKAB RAIH WTP KETIGA KALINYA

Probolinggo - Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo dalam mempertahankan sistem pengelolaan keuangan daerah akhirnya membuahkan hasil. Selasa (31/05) lalu, untuk ketiga kalinya Pemkab meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2015. Opini tersebut diberikan atas dasar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur. Dengan opini ini, berarti Pemkab Probolinggo berhasil meraih opini WTP selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2013 silam. Tahun ini merupakan pemeriksaan keuangan pertama dengan menggunakan metode akrual. Hasil audit penilaian BPK untuk tahun anggaran 2015 tersebut diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur Novian Herodwijanto kepada Bupati Probolinggo Hj P. Tantriana Sari SE di auditorium Kantor BPK RI Jalan Juanda Sidoarjo. Turut serta dalam penerimaan opini WTP itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Musayyib Nahrawi, Inspektur Soeparwiyono, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Tanto Walono, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Santiyono dan Kabag Kominfo Yulius Christian.(AP)

PROBOLINGGO RAIP WTP KETIGA KALINYA

Probolinggo, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggomempertahankan sistem pengelolaan keuangan daerah akhirnya membuahkan hasil. Selasa (31/5/2016), untuk ketiga kalinya Pemkab meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2015. Opini tersebut didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur. Dengan opini ini, berarti Pemkab Probolinggo berhasil meraih opini WTP selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2013 silam. Tahun ini merupakan pemeriksaan keuangan pertama dengan menggunakan metode akrual. Hasil audit penilaian BPK untuk tahun anggaran 2015 tersebut diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur Novian Herodwijanto kepada Bupati Probolinggo Hj P. Tantriana Sari SE di auditorium Kantor BPK RI Jalan Juanda Sidoarjo. Turut serta dalam penerimaan opini WTP itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Musayyib Nahrawi, Inspektur Soeparwiyono, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Tanto Walono, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Santiyono dan Kabag Kominfo Yulius Christian.(AP)

`RENSTRA 2015

KATA PENGANTAR

Dengan memanjat puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karna atas segala limpahan Rahmat, taufik dan hidayah-Nya maka kami dapat menyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecin dan Menengah Tahun 2013 – 2018. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah 2008 – 2013 di maksudkan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 – 2018. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya buku Rencana Strategis Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 – 2018. Semoga informasi dan acuan yang menyeluruh terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang dapat bermanfaat khususnya dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Probolinggo pada umumnya. Demikian Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2013 -2018 semoga Allah SWT meridhoi dan kami berharap agar pihak terkait dapat memberikan saran dan pendat yang positif demi perkembangan dan kemajuan “ Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ” dimasa yang akan datang, Amien.

 

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukannya PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah status Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupeten Probolinggo sesuia Peraturan Daerah Nomor : 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Kabupaten Probolinggo, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo tetap berdiri sendiri dengan pola maksimal terdiri dari empat bidang dan satu sekertariat..

Terselenggaranya kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan persyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung-jawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga penyelenggaraan [emerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab (akuntabel) Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Merupakan langkah awal untuk melakukan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu sesuai dengan intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ), perlu di susun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2007 sebagai salah satu ketentuan bahwa semua penjabat esselon il termasuk Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo berkewajinban menyusun LAKIP Tahunan yang berisi Kinerja Organisasi dengan membandingkan antara target yang telah ditentukan dan realisasi kegiatan yang di lakukan. 1.2 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi Tahun 2013 – 2018 adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program serta memberikan arah dan kebijakan penyelenggaraan tugas dalam pelaksanaan pembangunan. Sedangkan tujuannya adalah untuk mewujutkan keadaan yang di inginkan dalam waktu lima (5) Tahun mendatang, dalam rangka kesinambungan pembangunan jangka panjang, sehingga secara bertahap pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat terwujut. Selanjudnya Rencana Strategis ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. 1.3 Landasan Hukum 1.3.1 Landasan Idiil : Pancasila 1.3.2 Landasan Konstitusional : UUD 45 1.3.3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). 1.3.4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. 1.3.5 An Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 1.3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Peraturan, Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 1.3.7 Peraturan Daerah Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang RPJMD Propinsi Jawa Timur 1.3.8 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo 1.3.9 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2008 tenteng Rencana Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Probolinggo 1.3.10 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2008 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo 2 Hubungan Renstra dengan Dokumem Perencanaan Lainnya Sebagai Dokumen perencanaan pembangunan Koperasi, maka Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2008- 2013 harus selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah ( RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2008-2013 dengan memperhatikan Rencana Strategis Menteri Negara Koperasi, RPJP Nasional,Rencana Strategis Dinas Kopersi PKM Propinsi Jawa timur dan RPJMD Propinsi Jawa timur. 3 Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Kopersi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008-2013 di susun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I Pendahuluan Berisi tentang gambaran umum serta maksud dan tujuan menyusunan Rencana Strategis, Landasan Hukum hubungan Renstra Dokumen Perencanaan lainnya serta sistematika penulisan. BAB II Tugas pokok dan fungsi Berisi tntang Struktur Organisasi susunan Kegawaian dan perlengkapan serta Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo BAB III Profil Kinerja Pelayanan SKPD Berisi tentang Kinerja pelayanan masa kini menurut berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap standart pelyanan minimal, klemahan dan kekuatan eksternal peluang dan tantangan eksternal serta rumusan permasalahan BAB IV Visi ,Misi, Tujuan dan Kebijakan Berisi tentang Visi,Misi,tujuan,sasaran dan kebijakan dan strategi BAB V Program Berisi tentang Program, SKPD, Lintas SKPD dan Program Kewilayahan Dinas Koperasi, Usha Kecil dan Menengah. BAB VI PENUTUP

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

2.1 Struktur Organisasi Dalam rangka melaksanakan mandat dan tugas pokok dalaksan fungsi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo maka sesuai dengan peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 15 Tahun 2008 tanggal 22 Januari 2008 tenteng Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo maka di susunlah Struktur organisasi yang dapat di lihat pada lampiran tentang Struktur Organisasi. 2.2 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan 2.2.1 Susunan Kepegawain Sebagai unsur pelaksana di jajarkan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya sangat bergantung pada kemampuan sumberdaya manusianya, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Tabel berikut menggambarkan keadaan dan potensi sumber daya manusia di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tabel : 1 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 JUMLAH PNS MENURUT PANGKAT/GOLONGAN Pembina Utama Muda ( IV/c ) Pembina Tingkat I ( IV/b ) Pembina ( IV/a ) Penata Tingkat I ( III/d) Penata ( III/c ) Penata Muda Tk. I ( III/b ) Penata Muda ( III/a) Pengatur Tk. I ( II/d) Pengatur ( II/c) Pengatur Muda Tk. I ( II/b) Pengatur Muda ( II/ a) Juru ( I/c ) Fasilitator Tenaga Non PNS Jumlah JUMLAH 1 1 5 6 5 6 3 - 1 2 4 - 3 6 43 Tabel : 2 NO 1 2 3 4 5 6 Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan S2 S1 Sarjana Muda SLTA SLTP SD Jumlah Jumlah 10 16 4 13 - - 43 Tabel : 3 Latar belakang pendidikan pejabat dilingkunagan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo Jabatan Eselon II Eselon III Eselon IV Jumlah Jumlah Personel 1 5 11 17 Pasca Sarjana 1 5 2 8 Sarjana - - 7 7 Sarjana Muda - - 2 2 SLTA - - - - 2.3 Susunan Perlengkapan Sarana perlengkapan penunjang operasional Dinas Koperasi, Usah Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo meliputi : Tabel 4 No. I Jenis Sarana Mobil Station Sepeda Motor Gedung Kantor Rumah Dinas Tempat Parkir Roda 2 Tempat Parkir Roda 4 Jumlah 3 15 1 - 1 - Kondisi 2 Baik/1 rusak ringan 9 baik/ 6 rsk Baik - Baik - 2.4 Tugas dan Fungsi Dalam Peraturan daerah Nomor 15 tanggal 22 Januari Tahun 2008 disebutkan bahwa : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai urusan rumah tangga daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi : a. Perumusan perencanaan, kebijakan tehnis, pelaksanaan dan pengendalian di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah b. Pemberian pembinaan dan rekomendasi perijinan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah c. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

PROVFIL KINERJA PELAYANAN SKPD

3.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini Dalam melaksanakan Tugas Pokok pokok dan fungsinya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo memiliki binaan meliputi : 710 Koperasi yang terdiri dari 565 Koperasi Aktif dan 145 Koperasi tidak aktif, Sedangkang data UKM yang masuk ke Dinas Koperasi UKM sebanyak 7.400 UKM. Dalam pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah agar dapat berhasil dengan baik, maka dalam pelaksanaannya perlu menggunakan analisa SWOT yaitu dengan Menganalisa lingkungan insternal dan lingkungan eksternal yang bepengaruh terhadap kondisi organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo yang dapat di jelaskan sebagai berikut : 3.1.1 Analisa Lingkungan Insternal (ALI) : 1.) Kekuatan (Strenght) Kekuatan yang dimiliki dalam pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut : a.) Tersedianya SDM aparatur di Dinas Koperasi, UKM b.) Adanya produk perundang-undangan yang melandasi aktifitas kerja (UU No. 25/92, UU No.9/94, UU No.22/99, UU No.20/2000 PP No.9/95,Kepmen Koperasi, UKM dll.) c.) Adanya Sistem pelaporan dan monitoring data yang terkomputerisasi d.) Adanya Anggaran pembangunan koperasi, UKM ( DAU dan PAD) e.) Adanya Sarana dan prasarana penunjang aktivvitas kerja 2.) Kelemahan Ada beberapa kelemahan yang dimiliki dalam pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut : a.) Terbatasnya jumlah aparatur Dinas Koperasi, UKM di bidang tehnis perkoperasian dan UKM. b.) Kurangnya anggaran pembangunan koperasi, UKM c.) Kurangnya data dan informasi obyek pembinaan Koperasi, UKM d.) Terbatasnya sarana dan prasarana terutama sarana transportasi e.) Sistem pelaporan dan monitoring perkembangan Koperasi, UKM yang belum baku. f.) Sistem kerja aparat yang belum profesional b. Analisa Lingkungan Eksternal 1.Peluang Pertumbuhan ekonomi yang di perkirakan masih relatif rendah, tetapi masih tetep akan membuka peluang usaha bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, hal ini di sebabkan : a.) Adanya komitmen pemerintah dalam pemberdayan Koperasi, UKM b.) Adanya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan Koperasi, UKM c.) Adanya kultur masyarakat yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan d.) Adanya kemudahan dalam mengakses informasi dan sistem telekomunikasi modrn ( mass media, media elekrtonik, internet, sistem komunikasi seluler, satelit dll.) e.) Adanaya kemauan badan usaha swasta maupun negara untuk bermitra dengan koperasi, UKM. f.) Adanya isu global dan isu pedagangan bebas. 2. Ancaman Kondisi lingkungan eksternal yang bisa menjadi ancaman bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diantaranya adalah : a.) Adanya kondisi politik yang belum stabil b.) Adanya dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan bagi Koperasi, UKM c.) Belum adanya jiwa wirausaha di sebagian kalangan Koperasi, UKM d.) Adanya sebagian kalangan Koperasi, UKM yang belum patuh hukum e.) Belum adanya koordinasi yang baik antar instansi dalam pemberdayaan Koperasi, UKM f.) Adanya mutasi aparatur yang menguasai teknis perkoperasian dan UKM ke instansi lainnya 3. Manajemen Strategi A Strategi I ( S – O ) 1.) Menggunakan produk perundang-undangan yang melandasasi aktifitas kerja untuk memberdayakan Koperasi, UKM 2.) Memanfaatkan SDM aparatus yang ada untuk melaksanakan komitmen pemerintah dalam pemberdayaan Koprerasi, UKM 3.) Memanfaatkan anggaran pembangunan Koperasi untuk mengingatkan pertisipasi dalam pemberdayaan Koperasi, UKM. 4.) Memanfaatkan sistem laporan dan monitoring data Koperasi, UKM untuk mengembangkan pola kemitraan Koperasi, UKM dengan badan Usaha lain. 5.) Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk melaksanakan komitmen pemerintah dan mendukung partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan Koperasi, UKM. B. Setrategi II ( S – T ) 1). Memanfaatkan produk hukum dan perundang-undangan yang melandasi aktifitas kerja aparat untuk mencegah mutasi aparatur dan menguasai tehnis Keporasian, UKM. 2) Memanfaatkan anggaran dan sarana/prasarana yang ada untuk meningkatkan koordinasi yang baik antar instansi untuk pemberdayaan Koperasi, UKM 3). Memanfaatkan aparatur yang ada untuk ikut ,mencegah dampak krisis ekomi yang berkepanjangan bagi Koperasi, UKM 4). Menfaatkan produk perundang-undangan yang ada untuk meningkatkan rasa patuh hukum disebagian kalangan Kopersi,UKM 5). Adanya anggaran pembangunan koperasi,UKM untuk menumbuhkan di sebagian kalangan koperasi, UKM. C. Strategi III( W- O ) 1. Mengurangi keterbatasan jumlah aparatur di bidang tehnis dengan memanfatkan kemudahan mengakses informasi dan telekomunikasi yang modern. 2. Mengurangi keterbatasan sarana trasportasi kerja dengan memanfaatkan kemudahan mengakses informasi dan sistem telekomunikasi modern. 3. Mengurangi keterbatasan anggaran pembangunan kopersi,UKM dengan memanfaatkan komitmen pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan koperasi,UKM. 4. Meningkatkan sistem kerja yang optimal dengan memanfaatkan komitmen pemerintah dan prtisipasi masyarakat dalam pemberdayaan Koperasi, UKM. 5. Mengurangi keterbatasan data dan informasiobyek pembinaan koperasi, UKM dengan memanfaatkn kemudahan dalam mengakses informasi dan sistem komunikasi modern. 6. Meningkatkan sistem kerja aparat yang peofesional dengan memanfaatkan komitmen pemerintah dan partisipasi masyarakt dalam perberdayaan Koperasi, UKM. D. Strategi IV ( W- T ) 1. Menambahkan jumlah aparayur tehnis perkoperasia, UKM untuk mengembangkan jiw kewirausahaan di kalangan Koperasi, UKM. 2. Mengembangkan sistem kerja aparat yang profesional untuk meningkatkan koordinasi yang baik antar instensi dalam pemberdayakan Koperasi, UKM. 3. Meningkatkan anggaran pembangunan Koperasi, UKM untuk mengembangkan jiwa wirausaha dikalangan Koperasi, UKM. 4. Mengembangkan sistem kerja aparatur yang profesional untuk meningkatkan rasa patuh hukum dikalangan Koperasi, UKM. 5. Menciptakan anggaran pembinaan Koperasi, UKM untuk mengurangi dampak krisis ekonomi bagi koperasi, UKM. 3. FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN 1) Menfaatkan sumberdaya aparatur yang mampu melaksanakan komitmen pemerintah dalam rangka pemberdayaan Koperasi, UKM. 2). Meningkatkan sistem kerja aparatur yang profesional dengan memanfaatkan komitmen pemerintah dan partisipasimasyarakat dalam rangka pemberdayaan Koperasi, UKM. 3). Memanfaatkan anggaran yang ada ( PAD dan DAU ) untuk meningkatkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemberdayaan koperasi, UKM dalam rangka menumbuhkan dalam jiwa kewirausaha. 4). Mengembangkan sistem kerja aparatur yang profesional untuk meningkatkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangak pemberdayaan koperasi,UKM. 5). Adanya pembakuan sistem pelaporan dan monitoring data melalui komputerisasi untuk mengembangkan pola kemitraan Koperasi, UKM dengan badan usaha lain. 6). Menggunakan produk perundan-undangan yang melandasi aktivitas kerja Dinas Koperasi,UKM dalam rangka pemberdayaan koperasi,UKM. 7), Meningkatkan anggaran pembangunan Dinas Koperasi dan UKM dalam rangka menumbuhakn jiwa wirausaha dikalangan koperasi dan UKMN.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Visi, Misi, SKPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo telah menyusun Dokumen Rencana Strategi Ttahun 2013 - 2018 yang lebih dalamnya menjelaskan Visi dan Misi Organisasi yang ingin di capai dalam kurun waktu tersebut Tujuan dan sasaran yang akan di capai dan strategi pencapaiannya yang dijadikan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan setiap tahunnya. 4.1 Visi Dan Misi 4.1.1 Visi a) Pernyataan Visi. Visi Organisasi Koprasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut : “ Terwujudnyan Koprasi, Usaha Kecil dan Menengah yang tangguh dan mandiri “ b) Penjelasan makna Visi Beberapa pengertian : 1. Koperasi adalah badan usaha yang bergerak di bidan perekonomian yang bertumpu kepada kekuatan anggotanya baik dalam hal usaha maupun pemodalannya, bertujuan meningkatkan tingkat kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya 2. Usaha Kecil dan Menengah adalah Badan Usah yang bergaerak di bidang pereokonomian dan bertumpu pada permodalan sendri dengan skala terbatas dan kemampuan memperoleh pasar yang strategis 3. Tangguh dan mandiri adalah keinginan yang di harapkan bagi keberadaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mampu bersaing secara sehat dengan Badan Usaha lainnya, bertumpu pada kemandirian yang di miliki. 3.2 Sasaran Sasaran pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam Reancana Strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada priode tahun 2008-2013 adalah : 4.3.1 Meningkatnya Koperasi aktif. 4.3.2 Meningkatnya tinggat volume Usaha Koperasi. 4.3.3 Meningkatnya jumlah UKM yang di bina. 4.3.1 Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran 4.3.1.1 Kebijakan Kebijakan Oprasional yang di tetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan adalah sebagai : a) Memantapkan kelembagaan dan SDM, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah. b) Mengembangkan daya saing Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah; c) Mengembangkan Struktur Permodalan Koperasi, UMKM d) Menciptakan iklim Usaha Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan sehat. 4.3.1.2 Program Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut, maka program dalam pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang akan di implementasikan dalam program pembangunan sebagai berikut a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur pemerintah c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur d. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.. e. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. f. Program Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Investasi. 4.3.1.3 Kegiatan Kegiatan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usah Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo di dasarkan pada masing-masing Sub. Bidang tahapan penentuan adalah tahap terakhir dalam rangka Rencana Strategis. Pada tahapan ini bisa dilihat dengan jelas aktivitas-aktivitas apa yang sudah di usulkan untuk selanjutnya dilaksanakan sebagai penjabaran dari kebijakan dan program-program yang telah di susun untuk mewujutkan Visi dan Misi Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo. Agar lebih jelas dan rinci maka kegiatan-kegiatan tersebut telah di jabarkan dalam Matrik Rencana Strategis Tahun 2013-2018 yang meliputi Matrik program tahunan satuan prangkat kerja daerah ( SKPD ) yang memuat uraian Rencana Strategis dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018 dalam lembar lampiran Rencana Strategis ini.

BAB V

5.1 Program Lokalitas Kewenangan

SKPD Lokalitas kewenangan SKPD berdasarkan Lampiran A.I Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 antara lain : A. Urusan Wajib 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 5.2 Program Lintas SKPD Dalam pelaksanan program dan kegiatan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo sebagai fasilitator, regulator dan Motifator terhadap gerakan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, di Samping itu juga dilaksanakan oleh SKPD lain meliputi Dinas Pertanian, Perkebunan, Perternakan, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan, Ketahanan Pangan, Badan Perencanaan Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perindusrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan lain-lain memberikan pembinaan dalam bantu. 5.3 Program Kewilayahan. Dalam Pelaksanaan Program dan kegiatan kewilayahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo memberikan dukungan untuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program kewilayahan yang meliputi P2KP PPK, HIPPAM, P2WKSS, PENGURUSUTAMAAM GENDER, AGROPOLITAN, PAM/DKB DLL.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo 2013 -2018 merupakan sebuah penjabaran puisi Visi Misi tujuan dan sasaran selama lima ( 5 ) tahun yang akan datang memperhitungkan tantangan masa depan tuntutan masyarakat dan prediksi kondisi umum Koperasi Usaha dan kecil dan Menengah yang akan di kembangkan. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam kasus penyusunannya, tetapi sebagi pedoman pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutn bagi elemen masyarakat Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha dan Menengah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018 di susun sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam penyusunan rencana kerja tahunan SKPD. Implementasi Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabuparen Probolinggo Tahun 2013-2018 indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang di laksanakan sangat bergantung pada komitmen stakeholders dan dana yang tersedia. Dengan keterkaitan tersebut di atas maka terlaksananya tahapan kebijakan program dan kegiatan yang diprioritaskan juga akan secara langsung dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerih pusat baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. -

Short Course

kkb1Sedikitnya 25 orang pelaku Usaha Kecil & Menengah (UKM) di Kabupaten Probolinggo mendapatkan pelatihan penyusunan naskah perjanjian dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Probolinggo, Kamis (25/2/2016) di Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) di Jalan Raya Bayeman, Kecamatan Tongas.

Dalam pelatihan ini, para pelaku UKM mendapatkan materi tentang penyusunan naskah perjanjian dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Probolinggo serta motivasi dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo.

"Website ini diharapkan dapat digunakan sebagai media interaksi sekaligus data informasi serta promosi kemitraan bagi pihak-pihak yang membutuhkan“."